Pikiranrakyat Lampung.com- Pesawaran-Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dibuat geram oleh dugaan kelalaian serius pemerintah pusat terkait pencairan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025.
Pasalnya, sebagian anggaran Dana Desa hingga kini belum juga dapat dicairkan, diduga akibat kesalahan administrasi pemerintah pusat sendiri.
Kegeraman para Kades itu dipicu oleh terbitnya sebuah surat edaran dari pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa sebagian Dana Desa tidak dapat dicairkan.
Ironisnya, surat edaran tersebut diketahui baru dikeluarkan pada bulan Desember, namun tanggal yang tertera di dalam surat justru bertanggal September 2025.
Kejanggalan ini menimbulkan tanda tanya besar dan memicu dugaan adanya permainan oknum di balik kebijakan tersebut.
Seorang Kepala Desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kondisi ini sangat merugikan desa.
Menurutnya, keterlambatan dan ketidakjelasan pencairan Dana Desa jelas menghambat roda pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
“Ini jelas kesalahan dari atas, tapi desa yang jadi korban. Surat keluar Desember, tapi tanggalnya September. Logikanya di mana?” ujarnya geram.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun pikiranrakyatlampung.com, tercatat sebanyak 29 desa di Kabupaten Pesawaran hingga saat ini belum memperoleh kejelasan terkait kekurangan anggaran Dana Desa tahun 2025.
Setiap desa ditaksir mengalami kekurangan anggaran lebih dari Rp300 juta, angka yang sangat signifikan bagi keberlangsungan pembangunan desa.
Tak hanya para Kades, gelombang kecaman juga datang dari sejumlah tokoh LSM dan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Bumi Andan Jejama.
Mereka mengecam keras keteledoran pemerintah pusat yang dinilai ceroboh dan tidak profesional dalam menerbitkan surat edaran dengan tanggal mundur.
Salah seorang ketua ormas bahkan menyatakan sikap tegas. Ia menegaskan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan mendatangi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini.
“Ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat desa. Kami akan bawa persoalan ini langsung ke Presiden,” tegasnya. (Red )
