Pikiranrakyat Lampung.com, Pesawaran -Sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran mulai mengeluhkan kondisi keuangan daerah yang dibayangi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.
Kekhawatiran itu mencuat seiring terbatasnya ruang fiskal yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan program dan pelayanan publik.
Beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) mengaku resah. Efisiensi anggaran diprediksi berdampak langsung pada pemangkasan kegiatan strategis, penundaan program prioritas, hingga minimnya dukungan operasional di lapangan.
Situasi ini dinilai memprihatinkan, mengingat tuntutan pelayanan masyarakat justru terus meningkat.
“Kalau efisiensi dilakukan tanpa perhitungan matang, yang jadi korban bukan hanya OPD, tapi masyarakat,” ujar salah satu kepala dinas yang enggan disebutkan namanya Rabu (21/01/2026).
Ia menambahkan, bayang-bayang anggaran ketat membuat banyak program terancam berjalan setengah hati.
Namun demikian, di tengah suasana keluhan dan kecemasan tersebut, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhamad Ali, S.H. menyampaikan pandangan berbeda.
Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak perlu disikapi dengan pesimisme berlebihan.
Menurut Antonius, efisiensi anggaran merupakan bagian dari penataan keuangan daerah agar lebih sehat dan tepat sasaran.
Ia optimistis, pada tahun berjalan, stabilitas anggaran akan kembali terjaga seiring dengan penyesuaian kebijakan dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Kita harus melihat ini sebagai tantangan, bukan ancaman.Saya optimis anggaran akan kembali stabil, dan program-program prioritas tetap bisa berjalan dengan pengelolaan yang cermat dan bertanggung jawab,” tegas Antonius, baru-baru ini di ruang kerja nya.
Wakil Bupati juga meminta seluruh kepala dinas untuk tetap fokus bekerja, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat koordinasi lintas OPD agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan publik.
Meski optimisme disuarakan oleh pimpinan daerah, realitas di lapangan menunjukkan kegelisahan masih menyelimuti jajaran OPD.
Efisiensi anggaran 2026 kini menjadi bayang-bayang nyata yang menuntut kebijakan tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Pesawaran.(Red).
